Perjuangan Itop Reptianto Melawan BPJS Kesehatan, Temui Babak Baru

Sejak tahun 2012, Itop Reptianto memperjuangkan haknya di BPJS Kesehatan yang dahulu bernama PT. Askes.


Peluang jadi Local Host bersama Lokalpedia
Itop Reptianto saat melaporkan BPJS Kesehatan ke Bareskrim. (istimewa)

< p>NgenetYuk! Infosiana – Memperjuangkan hak, tidaklah mudah bagi Itop Reptianto. Seorang karyawan yang dahulu bekerja di PT. Askes yang saat ini berubah menjadi BPJS. Sebab hingga saat ini, pihak Itop Reptianto merasa pihak tergugat belum pernah membayarkan hak-haknya.

Bahkan menurut Itop, pihak PT. Askes yang sudah berubah menjadi BPJS tidak juga menjalankan putusan incracht Mahkamah Agung (MA), sekaligus mengabaikan surat rekomendasi dari sejumlah pejabat.

Laporan Itop Reptianto ke Bareskrim terkait perseteruannya dengan BPJS Kesehatan. (istimewa)

Padahal, menurut pihak Itop, MA sudah mengeluarkan putusan bernomor 686K/Pdt.Sus/2012, tertanggal 29 November 2012. Hal tersebut membuat Itop bersama kuasa hukumnya, Neshawaty dan Amirul Yakin melaporkan hal tersebut ke Tipidter Bareskrim, Mabes Polri, dengan laporan nomor TBL/570/VIII/2016.

Sejak keputusan MA keluar tahun 2012, diketahui Itop Reptianto mantan karyawan PT Askes (sekarang menjadi BPJS Kesehatan) terus berjuang untuk mendapatkan haknya setelah PHK sepihak oleh perusahaan milik negara tersebut.

Neshawaty Arsyad, salah satu tim kuasa hukum Itop menegaskan, hal tersebut mengindikasikan pihak PT. Askes (sekarang BPJS Kesehatan) tidak mau menjalankan putusan kasasi.

“Intinya membayarkan tunjangan jabatan selama Itop menjabat sekretaris Korpri unit PT Askes dan memerintahkan BPJS Kesehatan untuk mempekerjakan Itop kembali ke posisi serendah rendahnya setara eselon II,” ujar Neswaty saat ditemui wartawan belum lama ini.

Itop Reptianto bersama kuasa hukumnya saat melaporkan BPJS Kesehatan ke Bareskrim. (istimewa)

Sebagai kuasa hukum, Neshawaty telah melakukan berbagi upaya hukum sejak tahun 2011 untuk memperjuangkan hak Itop. Usahanya berbuah hasil setelah keputusan pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan instansi terkait lainnya, mengabulkan permintaannya.

“BPJS Kesehatan juga telah melakukan pelanggaran HAM, pelanggaran Kepmenaker; Per.04/Men/1994, Pelanggaran UU Ketenagakerjaan, Pelanggaran terhadap sembilan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, pelanggaran terhadap UUD 1945, Perubahan Pasal 33 ayat (2), Pasal 28 D ayat 1 dan 2) dan Pasal 28 H ayat (3),” ujar Nesha.

Kali ini bukan pertama kali Itop muncul. Sejak tahun 2011 silam kasus perseteruan antara &nbsp;Itop dan PT Askes (sekarang BPJS Kesehatan) sempat ramai diberitakan media.&nbsp;

Logo BPJS Kesehatan dahulu bernama PT. Askes tempat Itop Reptianto pernah bekerja. (istimewa)

Awal Januari 2012, kuasa hukum PT Askes (sekarang BPJS Kesehatan) saat itu, Ketut Mulya Arsana sudah menjelaskan jika pemecatan Itop terkait masalah personalia.

Itop ditengarai telah mangkir dari tugasnya sebagai Sekretaris Korpri Askes lantaran menuntut adanya tunjangan jabatan yang tidak bisa diberikan pihak perusahaan. Jabatan tersebut tidak termasuk jabatan fungsional.

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, dalam surat pengaduan yang diajukan ke lapor.go.id pada 23 April 2014, pihak BPJS Kesehatan sudah menanggapi laporan pihak Itop Reptianto.


Like it? Share with your friends!

hernanda

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *